Tinjau Lahan Sawah Rantau Bayur, Anggota DPR RI Renny Astuti Optimis Banyuasin Bisa Top 1 Produsen Padi Indonesia

Rantau Bayur — Anggota Komisi IV DPR RI Dapil I Sumsel, Renny Astuti SH SpN didampingi Wakil Bupati H Slamet Somosentono SH Optimis Banyuasin Top 1 Produsen Padi Terbesar di Indonesia. Hal itu disampaikannya setelah meninjau Lahan Persawahan Desa Srijaya dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Sidang IV, Kamis (23/7).

Menurut Renny Optimalisasi lahan di Rantau Bayur masih sangat memungkinkan untuk dilakukan sehingga peluang masih sangat besar untuk Banyuasin Naik Peringkat dari 4 menjadi 1.

“Setelah saya tinjau langsung di Desa Srijaya ini memang memerlukan Bantuan Program Serasi baik pembibitan maupun bantuan alsintan. untuk hal itu aspirasi ini akan saya bawa ke Jakarta agar bisa saya sampaikan ke Menteri Pertanian RI sehingga program Serasi baik di desa ini dan desa-desa lainnya yang ada di Rantau Bayur bisa dipercepat”, katanya.

” Kedepan kalau ini berhasil Program Serasi Tahun 2020 Banyuasin tidak akan menjadi peringkat 4 lagi melainkan Peringkat 1″, tambahnya.

Sementara itu Wabup Slamet sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas apa yang akan dilakukan Anggota Komisi IV DPR RI Dapil I Sumsel ini, ia juga menuturkan Kunjungan Renny Astuti ini merupakan ajakannya untuk melihat secara dekat bagaimana penanaman padi di Desa Srijaya.

“Saya berterima kasih banyak atas bantuan yang dijanjikan Ibu Renny ini akan sangat membantu Pompanisasi dengan 3 unit dan Hand tractor 3 unit. Kita akan optimalkan daerah ini menjadi daerah penyumbang lumbung pangan Banyuasin bukan hanya peringkat 4 tidak menutup kemungkinan bisa naik ke peringkat 1”, tegasnya.

Pakde Slamet menambahkan dalam beberapa minggu kedepan akan ada pemberian bibit padi melalui Dirjen Pertanian. Slamet berharap agar dapat mempercepat pemberian bibit kepada petani sehingga Bulan 7 – 9 harus di tanam.

“Karena Optimalisasi 10.800 hektar masih menunggu 7 desa dari 14 desa yang telah mengajukan proposal dan diperkirakan masih ada 8000 hektar lahan lagi, beberapa waktu yang lalu terkendala karena ada perusahaan yang akan menanam sawit namun tidak di tanam- tanam dan kami cabut izin usahanya dan kami serahkan kembali ke masyarakat , ” Tutupnya.