Berita

Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono Berikan Jawaban Terhadap Pandangan Umum Delapan Fraksi

PANGKALAN BALAI – Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono hadir dalam rapat paripurna penyampaian jawaban dan penjelasan terhadap pandangan umum yang telah disampaikan oleh delapan fraksi DPRD Banyuasin melalui juru bicaranya masing-masing.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab. Banyuasin Irian Setiawan, SH., MH didampingi Wakil-Wakil Ketua DPRD, Sektetaris Dewan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Dr. H.M Senen Har, S.I.P., M.SI, Selasa (27/9).

Dalam pengantarnya Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono, SH menyampaikan bahwa ada 8 (delapan) pertanyaan, tanggapan, usul dan saran dari fraksi-fraksi. Atas nota keuangan rancangan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.

Pertanyaan, tanggapan, usul dan saran dari fraksi partai golongan karya yang disampaikan melalui juru bicara Suis Tiqlal Effendi, SE., M.SI menyikapi terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pertanyaan, tanggapan, usul dan saran dari fraksi partai PDIP yang disampaikan oleh Arpani terhadap pemerintah Kabupaten Banyuasin agar mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan perbaikan sistem pemungutan retribusi.

Selanjutnya pertanyaan, tanggapan, usul dan saran dari fraksi partai Gerindra disampaikan oleh Indra Gunawan dalam menggerakkan kembali roda perekonomian melalui sektor usaha mikro, pertanian dan industri dan lainnya melalui program dan kegiatan.

“Telah dikemukakan delapan fraksi berupa pertanyaan, usul, saran, dan pendapat hal ini merupakan manifestasi dari besarnya rasa tanggung jawab anggota dewan, terkait dengan pelaksanaan dan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banyuasin setiap tahun anggaran,” katanya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pandangan umumnya, serta dapat segera dikaji secara seksama dengan senantiasa mengedepankan peraturan serta perundang-undangan supaya dalam penerapannya tidak terjadi kesimpang siuran dengan masyarakat,” tutup Wabup.