Berita

Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) 2019 Resmi Dibuka

PANGKAL PINANG — Pembukaan Rangkaian Acara Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) 2019 diselenggarakan di Ballroom Novotel Bangka Hotel and Convention Center, Kamis pagi (24/10) waktu setempat. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Prof. Widodo Mukti resmi membuka acara yang akan digelar selama 3 hari sejak 23 hingga 25 Oktober 2019.

Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KEMENFO RI) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rangkaian Acara Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) bertujuan untuk upaya meningkatkan sinergi informasi dan komunikasi publik dan memperkuat kemitraan dengan seluruh stakeholders yang bermitra dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Dalam Kesempatan ini, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) 2019 ini berupa Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional, Anugerah Media Humas (AMH), Festival Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional, Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Public Expose dan Public Service Exhibitions.

“Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 1500 orang peserta yang terdiri dari Humas Kementerian/Lembaga, BUMN/D, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi/Kota/Kabupaten se-Indonesia, Humas Sekretariat Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten se-Indonesia, Lembaga Komunikasi Sosial Media Pertunjukan Rakyat dan Kelompok Informasi Masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik dan Informatika Republik Indonesia, Prof. Widodo Mukti mengajak bersama sebagai Milenial Governance Staf dan seluruh pegawai Komunikasi dan Informatika dilevel nasional maupun daerah wajib aktif dalam Sosial Media dan memiliki follower yang cukup banyak.

“Pemerintah juga harus menjawab tantangan publik di era milenial, era digital yang dituntut untuk lebih cepat. Dan sebagai pegawai pemerintah harus mampu berperan aktif dalam memerangi Hoax bukan malah menciptakan Hoax itu sendiri, ASN harus mampu menjadi agen-agen yang memerangi Hoax yang dapat merugikan sekelompok orang/golongan maupun negara” tegasnya.

Turut hadir dalam rangkaian kegiatan ini, Staf Ahli Menteri Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Prof. Dr. Henry Subiakto, Sekretaris Utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Tarjono, seluruh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Indonesia, Humas Sekretariat Daerah se-Indonesia, dan Lembaga Komunikasi Sosial Media Pertunjukan Rakyat.

 

 

(Diskominfo/PKP)