MEDAN — Pelaksanaan Rapat koordinasi regional se-Sumatera ( rakonreg) RPJMN 2020-2024 merupakan langkah yang di ambil pemerintah melalui kementerian PPN/Bappenas dalam rangka menindaklanjuti program kerja presiden terpilih Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin yang mulai dilaksanakan ditahun 2020. Rapat koordinasi dgelar di Medan Provinsi Sumatera Utara, Selasa (13/08).
Rakor ini diikuti oleh seluruh kepala daerah, gubernur, bupati/walikota, sekda dan kepala bappeda sesumatera, dimana menteri PPN/Bappenas menerangkan bahwa ada 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang akan dilaksanakan.
Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro saat membuka rapat menerangkan ketujuh agenda tersebut diantaramya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
“Kemudian, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana/perubahan iklim, dan memperkuat stabilitas polhukam, transformasi pelayanan publik,” kata menteri
Menurut Menteri Bambang, ketujuh agenda ini wajib diikuti oleh pemerintah daerah melalui RPJMD daerah masing masing, agar pembangunan di berbagai sektor menjadi selaras dan berkesinambungan di negeri ini.
Ada beberapa isu yg menjadi perhatian presiden yang hendak dibahas pada rapat ini seperti tingkat inflasi, kemudahan investasi dan lingkungan hidup.
“Isu ini menjadi faktor penghambat investasi di negeri ini. pemerintah sudah membuat kebijakan kemudahan investasi melalui OSS tetapi hal tersebut wajib didukung oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” kata Menteri
Lebih lanjut, Menteri menjelaskan Sumatera merupakan pulau yang sangat strategis. Akses menuju pulau jawa dan negara ASEAN sangat dekat dengan pulau ini.
“Kemudahan perizinan, pembangunan akses infrastruktur, iklim kebudayaan dan kebakaran hutan , sangat berdampak terhadap hubungan internasional dengan pemerintah Indonesia. Jadi kekompakan dan kemajuan pulau Sumatera ini kami harapkan menjadi pintu gerbang indonesia di negara negara ASEAN,” kata nya
Seperti di Sumatera selatan, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung api api banyuasin harus segera dilaksanakan. pengembangan wilayah ini kami rasa masih lambat pembangunannya oleh karena itu kami telah menyetujui penambahan kawasan sebesar 2000ha lebih, dan kami meminta pemerintah Sumatera selatan dan pemerintah kabupaten banyuasin mempercepat penyelesaian regulasi pendukung pengembangan kawasan tersebut, mintanya.
Sementara, Bupati Banyuasin H. Askolani, SH.,MH melalui Kepala Bappeda Litbang Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA memberikan keterangan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin baru saja menyelesaikan revisi Perda Tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten banyuasin guna mempercepat pembangunan kawasan.
“Tahapan Raperda sudah sampai tahap akhir yaitu evaluasi dari Kemendagri dan ini sudah kami tindak lanjuti, sehingga pembangunan di wilayah Tanjung api api ini akan segera dilaksanakan,” kata Erwin
Erwin menjelaskan pengembangan wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai gerbang Sumatera Jawa, Bangka Belitung, Kalimantan dan negara negara ASEAN sebagai kawasan terintegrasi.
“Jadi dengan percepatan ini akan menjadikan banyuasin Sumatera selatan dan pulau Sumatera sebagai arus perekonomian ASEAN. Katanya mengakhiri,” pungkasnya
Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua)hari sejak tanggal 13 Agustus – 14 agustus 2019 di hotel Adhi mulus kota medan Sumatera utara, turut dihadiri oleh anggota DPR RI Hafiz Tohir dan gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia.
(Diskominfo/PKP)
