Banyuasin – Akibat dana transfer dari Pemprov dan Pusat yang ngadat, Pemkab Banyuasin dipusingkan masalah kekosongan kas anggaran. Lantaran itu juga Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (DPPKAD) belum bisa menjawab sejumlah tuntutan dari instansi terkait.
Imbasnya menimbulkan persoalan baru bagi Pemkab Banyuasin, dimana uang makan PNS di DPRD selama 9 bulan belum dibayar, pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan yang terhutang pada rekanan. Bahkan gaji honor guru TJTP telat dibayar selama tiga bulan dan begitu juga dinas lainnya.
“Kita saat ini masih didera masalah KAS kosong, jadi tidak ada uang untuk membayar permintaan instansi terkait,” ujar Masfarizal Bidang Perbendaharaan DPPKAD Banyuasin, kemarin
Ia menyebutkan paceklik keuangan di daerah terjadi sejak dua tahun ini. Sebab tidak pernah uang makan PNS di DPRD macet biasanya Tri Wulan sekali anggaran nya dicairkan.
“Kami tidak bisa berbuat banyak selain menunggu uang transfer yang dikucurkan dari Pemprov dan Pusat,” katanya
Adapun besaran uang yang dibutuhkan berkisar Rp 40 milyar. Pihaknya terus-terusan didesak oleh rekanan lantaran proyek sudah dikerjakan tapi uang belum dibayar. Inilah menjadi pikiran pihaknya kedepan, antisipasinya ditahun akan datang belanja harus hemat sehingga tidak terjadi kekosongan anggaran.
“Sudah dua tahun ini hutang pada rekanan belum dituntaskan. Artinya jika sampai uang transfer macet terpaksa terhutang kembali. Jadi, kita tunggu lah sampai akhir tahun ini,”terangnya
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nopran membenarkan hal itu, dampak kas daerah kosong tiga bulan honor TJTP Kabupaten Banyuasin belum dibayar.” Permintaan pembayaran uang honor TJTP sudah lama diusulkan, saya berharap guru bersabar karena sedang diupayakan,” katanya
Senada dikatakan Kabag Humas DPRD Banyuasin Aminudin mengatakan kendala yang ada di DPPKAD belum ada, sehingga pihaknya terlambat mengajukan pencarian. “Saat ini sedang diupayakan kemungkinan dalam waktu dekat dicairkan.” Katanya
Add Comment