WTP Lima Kali Berturut-Turut, Banyuasin Diganjar Plakat Penghargaan Dari Menteri Keuangan RI

JAKARTA — Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin selama lima kali berturut-turut (2012-1016) mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan RI. Pemkab Banyuasin mendapat Plakat Penghargaan atas keberhasilan mempertahankan WTP lima kali berturut-turut.

Plakat Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani kepada Plt. Bupati Banyuasin Ir. SA Supriono, MM pada  Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI Jakarta, Kamis , 14 September 2017.

Menurut Plt Bupati Banyuasin, Penghargaan ini merupakan bentuk kerja keras yang didedikasikan  ASN Banyuasin, yang bekerja keras dan secara konsisten selama lima kali berturut-turut bisa mempertahankan WTP.

Supriono mengungkapkan, opini WTP yang telah diraih menggambarkan akuntabilitas kinerja dalam laporan keuangan dan hasil kerja di lapangan berupa terwujudnya pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Sejak perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan anggaran,  dikerjakan  secara efektif, efisien dan justice. Anggaran  kita gunakan seperlunya, sewajarnya dan sesuai dengan kualitas yang kita inginkan,” ungkap Supriono usai menerima Plakat

Presiden pesankan Penyederhanaan SPJ

Sebelumnya, Plt. Bupati Banyuasin menghadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 yang dibuka oleh Presiden Jokowi. Rakernas  ini digelar untuk meningkatkan komitmen para penyelenggara pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo sekali lagi mengingatkan soal perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. Baginya, semua yang dilakukan oleh para jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem yang ada.

“Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas,” ujarnya di hadapan sejumlah Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Pemerintah, dan Pimpinan Instansi.

Sementara itu, Kepala Negara juga mengingatkan soal penyederhanaan laporan yang pernah ia minta beberapa waktu sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban yang bertumpuk-tumpuk pada akhirnya akan membuat aparatur menjadi lebih terfokus pada pengerjaan laporan dibanding dengan eksekusi program.

“Ini kita bekerja membuat laporan atau bekerja menghasilkan sesuatu? Saya sampaikan untuk buat yang sederhana. Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Buat saja 2 atau 3, itu sudah maksimal untuk saya,” kata Presiden.

Meski demikian, penyederhanaan laporan sebagaimana yang diminta Presiden bukan berarti tidak memperhatikan aspek akuntabilitasnya. Yang paling penting ialah bagaimana laporan tersebut mudah untuk diperiksa, dikontrol, diikuti, dan memiliki hasil yang jelas.

(Diskominfo/PKP/Tim)