Harus Maksimal Dan Jangan Libatkan LSM

img_20160923_142630-620x400PANGKALAN BALAI – Camat Banyuasin harapkan tugas dari Pejabat Sementara (PJS) harur maksimal, dan jangan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Terlebih untuk Pjs Kepala Desa Terlangu dan Desa Tanjung Kepayang, yang telah dilantik untuk menggantikan tugas pejabat lama karena masa aktifnya habis.

Dalam memperlancar jalannya roda pemerintahan di desa, Camat Banyuasin III Alpian Soleh telah melantik dua Pejabat Sementara (Pjs) Kepala desa, Senin (26/9). Yang masing-masing diantaranya Ahmad Tarmizi sebagai Pjs Kepala Desa Terlangu, dan Robin sebagai Pjs Kepala Desa Tanjung Kepayang, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin.

Pelantilan ke dua Pjs tersebut dilakukan di aula Kecamatan Banyuaain III dan di hadiri Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tokoh Masyarakat Desa, Kapolsek Pangkalan Balai, Koramil dan Masyarakat.

Camat Banyuasin III Alpian Soleh saat sambutan mengatakan, jika pelantikan Pjs Kepala Desa di dua desa sengaja dilakukan mengingat tugas dan peranan kepala desa depenitif sudah berakhir, namun untuk melanjutkan jalannya roda pemerintahan di desa sekretaris desa yang PNS atau PNS dari Kecamatan yang ditunjuk Bupati menggantikan peranan kades.

Ditambahkan olehnya pemilihan kepala desa depenitif di Kabupaten Banyuasin baru akan dilakukan pada tahun 2017 mendatang memakai sistem e-voting serentak dengan desa desa dari berbagai kecamatan sehingga perlunya pjs kades dalam mengatur jalannya proses pemilihan yang terbuka dan transparan.

Pjs kades yg baru di lantik harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan pemerintah apa lagi pjs kades di tunjuk Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Banyuasin, untuk menjalankan roda pemerintahan di desa berdasarkan persetujuan bupati karena pjs kades merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas di pemerintahan.

“Saya yakin nampu menggantikan mantan kades, sampai selesai pjs kades dan pemilihan secara serentak,” katanya.

Camat Banyuasin III Alpian, saat di temui mengatakan jika Pjs merupakan pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya telah habis, berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.

“Namun meskipun sementara, tetapi peranannya dalam menjalankan tugas diharapkan maksimal, terlebih untuk pelayanan dan permasalahan di Desa” katanya.

Dirinya juga memberikan himbauan kepada seluruh kepala desa di Kecatan Banyuasin III agar menjalankan tugas selalu di dalam kolidor sebagai kepala desa seluruh kegiatan di desa agar tetap merangkul BPD demi jalannya pembangunan di desa. dan jangan sampai menyelesaikan persoalan di desa dengan melibatkan LSM.

“Jangan sekali-kali menyelesaikan peesoalan di desa dengan melibatkan LSM, kita punya Dinas dan struktur koordinasi yang jelas, jalankan itu,” kata Alpian.

Sementara Pjs Kades Terlangu, Ahmad Tarmizi dan Pjs Kades Tanjung Kepayang, Robin saat ditemui setelah pelantikan mengatakan. Sehabis mengambil sumpah peran sebagai kepala desa , mereka siap melanjutkan dan menyelesaikan program dari kades terdahulu, dan akan memperbaiki semua ke adminis terasian desa akan d awasi ketat.

“Sebagai Pjs kades yang telah dilantik kami akan selalu siap menjalankan tugas dan pungsi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat,” katanya.

Terkai dengan humbauan dari Camat Banyuasin III untuk jangan melibatkan LSM dalam permasalahan Desa, kedua Pjs ini memberikan respond yang baik, malah mereka mengatakan jika memang hal itu tidak bisa dilakukan. Mengingat jika Pemerintahan memiliki struktur yang jelas dan koordinasi yang tertata, dan lembaga untuk menyelesaikan permasalahan juga memang ada.

“Kita akan lakukan himbauan dari Bapak Camat, dan memang seharusnya tidak melibatkan LSM dalam permasalahan di Desa,” katanya.

Sementata Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Banyuasin, Rayan Nurdinsyah mengatakan. Pjs ini dilakuakn untuk mengisi kekosongan kepala desa, karena beberapa faktor antaranya meninggal dunia dan habis masa jabatan. Misalkan Kepala desa Sakit menahun, meninggal dan diberhentikan tersandung kasus hukum, maka sisa jabatannya lebih dari satu tahun dilakukan pemilihan Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu (PAW) melalui Musyawarah Desa hal itu diatur dalam UU No 6 Tahun 3014 atau PP 43 tahun 2015. Kata Pria Alumni STPDN tahun 2007 lalu.

Untuk melaksanakan tugas sebelum musdes dilaksanakan ditunjuk Sekretaris Desa (Sekdes) untuk mengisi kekosongan itu dan memfasilitasi sebelum dilaksanakan musdes kemudian Kewenangan sama dengan kades definitif.

“Jika Desa tersebut tidak memiliki Sekdes PNS, maka Kecamatan berhak mengusulkan siapa yang menjabat selaku PLT Desa tersebut itu diatur pada Perda No 1 tahun 2015,” Katanya.

Dirinya juga mengatakan agar para Pjs nantinya melakukan kewenangan dan tugas secara maksimal, hingga musyawarah desa ataupun pemulihan dilakukan.

Data yang dikumpulkan, sejumlah Kades habis masa jabatan tahun 2016 / 2017 yakni ada sebanyak 49 jabatan Kepala Desa di Kabupaten Banyuasin akan berakhir dan digangikan Pjs.

Write a Comment

view all comments

Only registered users can comment.