Cegah Stunting, Pemkab Banyuasin Gelar Pertemuan Pemangku Kepentingan

PALEMBANG — Saat ini gizi anak balita masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang serius, sehingga masih perlu penanganan yang berkesinambungan, termasuk untuk permasalahan stanting yang masih tinggi di Indonesia. Untuk itu salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin adalah dengan melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dengan fokus melalui pertemuan Multi Stake Holder Forum.

Acara yang diselenggarakan di Hotel Raden Palembang, Kamis (08/8), dibuka secara resmi oleh Plt. Bupati Banyuasin Ir. SA Supriono, MM yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. H.M Yusuf, M.Si. “Tingkat stunting yang tinggi ini dihubungkan dengan beberapa faktor antara lain kurang gizi, kurang kesehatan diri dan lingkungan” ungkap HM Yusuf dalam sambutannya.

Selain itu, lanjut Asisten III Pemkab Banyuasin ini, pola asuh anak yang tidak memadai, dekatnya jarak kelahiran serta kurang tersedianya pangan rumah tangga, mempengaruhi tingkat tingginya stunting. Dampak nya adalah meningkatnya resiko kesakitan dan infeksi, terhambatnya perkembangan tubuh, kurangnya pengetahuan, dan mempengaruhi juga minimnya prestasi belajar.

“Pencegahan stunting adalah kerja berbagai pihak dari beberapa sektor, untuk itu diperlukan serangkaian pertemuan koordinasi secara berkala dengan fokus agenda yang disesuaikan kebutuhan melalui pertemuan pemangku kepentingan atau multi stakeholder forum (MSF)” lanjut mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin ini.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dr. H. Massagus M Hakim, M.Kes, kegiatan MSF didasari oleh Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I) untuk mendukung inisiasi Kementerian Kesehatan RI melalui program kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi stunting.

“Pengurangan stunting hanya dapat terjadi dengan perilaku sehat yang didukung oleh kebijakan dan infrastruktur sampai di tingkat masyarakat” jelas Hakim

Kegiatan yang rencananya dilaksanakan 8-9 Agustus 2017 ini diharapkan mampu membuat rencana kerja kampanye gizi nasional yaitu upaya dan pembiayaan pencegahan stunting di desa, kecamatan, dan kabupaten minimal periode Agustus 2017 sampai Februari 2018.

(Kominfo/PKP)