BANYUASIN JADI PILOT PROJECT SMART CITY TINGKAT NASIONAL

#Lakukan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama 25 Kabupaten/Kota.
MAKASSAR — Sebanyak 25 Kabupaten/kota se Indonesia menjadi Pilot Project penerapan kota pintar (Smart city), Kabupaten Banyuasin menjadi satu-satunya perwakilan Sumatera Selatan yang terpilih sebagai  pilot project program smart city. Hal ini  tertuang dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam rangka Program Gerakan menuju 100 smart city di Four Point Sheraton, Makassar Sulawesi Selatan, (22/05).
Terpilihnya Kabupaten Banyuasin, kata Plt. Bupati Banyuasin Ir. SA Supriono, MM yang diwakili Sekretaris Daerah Dr. Ir. H. Firmansyah, M.Sc, didasari dari hasil penjaringan yang telah dilakukan terhadap 80 kabupaten kota se Indonesia pada 2-3 Mei lalu di Tangerang. “Kabupaten Banyuasin menjadi salah satu dari 25 kabupaten/kota yang terpilih” kata Firmansyah usai melakukan penandatanganan.
Sebagai kabupaten yang berpredikat kota pintar,  Banyuasin nantinya akan mendapat pendampingan serta bantuan dari kemenkominfo untuk mewujudkan Banyuasin Smartcity sampai 2 tahun kedepan. Dorongan itu hadir dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pelatihan, studi banding, yang memadukan kota yang telah matang dengan kota yang sedang menuju smart city.
“Ini akan mempercepat pemanfaatan dan pertumbuhan TIK di Banyuasin secara efisien dan efektif melalui sinkronisasi program-program strategis dari kementerian ke pemerintah daerah. Kemudian menumbuhkan peran serta pihak swasta, praktisi TI, konsultan, penyedia teknologi, dan para akademisi untuk memajukan program smart city” jelas Sekda Banyuasin, didampingi Kadis Kominfo dan Kepala Bappeda litbang.
Menurut Kadiskominfo Kab. Banyuasin Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA, Smart City adalah konsep bagaimana menghubung kan orang-orang. “Smart City adalah bagaimana semua terlibat dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Bukan hanya soal teknologi, tapi juga bagaimana masyarakatnya bisa terlibat di dalamnya. Untuk itu perlu dukungan penuh semua elemen.” kata Kadiskominfo
Sementara, Kepala Bappeda Litbang Ir.Zukipli Idrus, M.TP menambahkan kedepan Pemkab Banyuasin akan membentuk Dewan Smartcity Daerah dengan dibantu oleh tim dari kemenkominfo agar dapat terwujud Banyuasin smartcity didalam dua tahun kedepan. “Kita akan mendukung penuh untuk menyukseskan program smart city ini” terang Zulkifli.
Pemerintah Pusat Ingatkan Pemda Maksimalkan Smart City
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang diwakili dirjen bina pembangunan daerah,  Diah Indrajati mengharapkan pengembangan kota pintar (smart city) di berbagai daerah dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, bukan sekadar sebagai proyek yang memboroskan anggaran.
“Saat ini banyak permohonan daerah untuk membangun smart city, namun sayangnya, belanja sistem informasi hanya jadi sebuah pemborosan keuangan daerah dengan total belanja teknologi informasi mencapai Rp40 triliun, dan Rp8 triliun di antaranya untuk belanja bandwidth.” kata Diah Indrajati.
Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara yang diwakili oleh Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pengembangan kota pintar tersebut tidak bertujuan untuk bagaimana membeli teknologi, tetapi yang penting adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah suatu kota.
“Kalau begitu nanti yang untung vendor, mereka jual komputer, aplikasi, jaringan dan seterusnya. Jadi kita harus punya strategi agar infrastruktur kota pintar itu memiliki nilai tambah daerah dan nasional, jadi harus punya road map atau peta jalan,” katanya.
Ia menegaskan, sesuai tuntutan zaman, 10-15 tahun ke depan harus terbentuk 100 smart city pada sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia. Namun, menurutnya, kota pintar tersebut harus merupakan konsep yang benar termasuk mengubah perilaku aparat pemda yang mampu melayani warganya.
Program 100 smart city diprakarsai oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi bekerja sama dengan Kemendagri, Kementerian PU, Kementerian PPN/Bappenas. Sebanyak 25 Kabupaten/Kota yang terpilih sebagai Smart City pada tahap pertama ini hadir untuk melakukan penandatanganan MoU dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi.
Kabupaten Kota tersebut yakni Semarang, Sleman, Singkawang, Makassar, Bogor, Tomohon, Badung, Siak, Mimika, Gresik, Jambi, Sidoarjo, Bandung, Cirebon, Bekasi, Purwakarta, Sukabumi, Samarinda, Tanggerang Selatan, Kutai Kartanegara, Kota Tanggerang, Banyuasin, Pelalawan, Bojonegoro, dan Banyuwangi. (Kominfo/PKP)