Banyuasin Dinilai Peduli Hak Asasi Manusia

SOLO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin kembali memperoleh penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo atas kepeduliannya dalam penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan negara tersebut diserahkan langsung  Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H Laoly kepada Bupati Banyuasin Ir. SA. Supriono, MM yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. HM. Yusuf di Hotel The Sunan, Jalan Ahmad Yani Nomor 40, Solo, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (10/12).

Bupati Banyuasin menerima penghargaan bersama 323 dari 515 Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia. Penghargaan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke-69 tahun 2017. Peringatan Hari HAM sedunia mengangkat tema “Kerja Bersama, Peduli Hak Asasi Manusia Untuk Indonesia Maju Sejahtera”.

Di awal sambutannya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus-menerus ditingkatkan. “Selain hak-hak sipil dan hak-hak politik, kita juga harus menjamin hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, dan kultural yang akan mempengaruhi hak politik warga negara,” tutur Presiden.

Presiden juga mengapresiasi upaya keras dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata untuk penegakan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, seperti para gubernur, wali kota, dan bupati yang telah berhasil mengembangkan human rights cities, daerah yang berwawasan HAM di wilayahnya masing-masing. “Dan terima kasih kepada komnas HAM, dan komnas-komnas lain dan rekan-rekan akitivis HAM yang tiada hentinya memperjuangkan rasa keadilan masyarakat,” katanya.

Presiden pun menyadari bahwa masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah pemerintah perihal penegakan HAM yang belum diselesaikan secara tuntas, termasuk di dalamnya pelanggaran masyarakat HAM. “Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dan seluruh komponen masyarakat.

Sementara, Bupati Banyuasin melalui Asisten Bidang Administrasi Umum mengemukakan Penghargaan Peduli HAM menjadi berkah tersendiri bagi warga Banyuasin. Hal ini mencerminkan toleransi yang tinggi diantara masyarakat Banyuasin yang majemuk.

“Sangat wajib bagi Pemerintah untuk memenuhi hak asasi manusia. Pemenuhan hak dasar merupakan amanat bagi pemimpin. Penghargaan ini cukup sulit. Untuk itu, perlu kerjasama berbagai pihak agar ditahun-tahun mendatang bisa terus diraih.” tegas Yusuf. (Diskominfo/PKP)